Perdana Menteri Inggris Theresa May mendukung hak setiap Muslimah untuk mengenakan jilbab “tanpa rasa takut.”
May mengatakan ia percaya bahwa apa yang dikenakan seorang wanita adalah hak mereka, Independentmelaporkan pada Kamis (2/2/2017).
Sejumlah negara telah memberlakukan larangan jilbab. Prancis melarang jilbab di kantor-kantor publik seperti sekolah dan universitas sebagai bagian dari larangan “simbol-simbol agama.” Demikian juga dengan Belgia, Belanda, Austria, dan Swiss yang melarang jilbab. Bahkan di Inggris sendiri, pemimpin UKIP Paulus Nuttal menyerukan agar Muslim dilarang mengenakan cadar.
Menanggapi larangan
jilbab di beberapa negara ini, Tasmina Ahmed Sheikh, seorang anggota parlemen Inggris bertanya kepada PM May tentang sikapnya terhadap jilbab pada Rabu (1/2/2017).
“1 Februari adalah hari hijab sedunia. Saya bertanya-tanya apakah PM May sepakat dengan saya untuk mengakui hak setiap Muslimah untuk berjilbab atau tidak? Ini tentang hak semua wanita dimana pun untuk memakai apa yang mereka inginkan,” tanya Sheikh.
Lalu, PM May menjawab bahwa dia setuju dengan Ahmed Sheikh pada masalah ini.
“Apa yang Ahmed Sheikh ungkapkan tentang pemakaian jilbab, saya benar-benar sejalan dengannya. Saya percaya bahwa apa yang wanita kenakan adalah hak mereka. Jadi mereka tak perlu takut,” ungkap May kepada House of Commons.
Sumber: islampos.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar